Dalam kegiatan sehari-hari maupun hubungan bisnis, kesepakatan tidak selalu dituangkan dalam dokumen tertulis. Para pihak terkadang hanya menyampaikan kesepakatan secara lisan dan menjalankan kewajibannya berdasarkan kepercayaan.

Namun, ketika terjadi perselisihan, bentuk perjanjian tersebut dapat menimbulkan tantangan pembuktian.

Apa Itu Kontrak Lisan?

Kontrak lisan merupakan kesepakatan yang dibuat para pihak tanpa dituangkan dalam dokumen perjanjian tertulis. Dalam hukum perdata Indonesia, tidak semua perjanjian mensyaratkan bentuk tertulis agar dapat dinyatakan sah.

Suatu perjanjian pada prinsipnya harus memenuhi syarat sah sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian yang dibuat secara lisan juga dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Apakah Kontrak Lisan Mengikat?

Bentuk lisan tidak dengan sendirinya membuat suatu perjanjian menjadi tidak sah. Apabila syarat sah perjanjian terpenuhi, kesepakatan tersebut pada prinsipnya dapat mengikat para pihak.

Namun, persoalan utama terletak pada pembuktian isi kesepakatan. Ketika tidak terdapat dokumen yang mencatat hak dan kewajiban para pihak, masing-masing pihak dapat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai apa yang sebenarnya disepakati.

Risiko dalam Penyelesaian Sengketa

Dalam sengketa, pihak yang mendalilkan adanya suatu perjanjian atau kewajiban perlu dapat membuktikan dalil tersebut. Tanpa dokumen tertulis, pembuktian dapat menjadi lebih kompleks dan bergantung pada alat bukti lain yang tersedia.

Karena itu, meskipun suatu kesepakatan secara hukum dapat dibuat secara lisan, perjanjian tertulis tetap lebih disarankan dalam hubungan bisnis, khususnya untuk transaksi yang memiliki nilai ekonomi atau risiko hukum yang signifikan.

Mengapa Perjanjian Tertulis Penting?

Perjanjian tertulis membantu para pihak mendokumentasikan identitas, objek, hak dan kewajiban, jangka waktu, mekanisme pembayaran, serta konsekuensi apabila terjadi pelanggaran.

Dengan demikian, kontrak tertulis bukan hanya mengenai formalitas, tetapi juga merupakan instrumen untuk mengurangi ketidakpastian dan mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa.