Somasi merupakan salah satu langkah yang umum digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata. Somasi pada dasarnya merupakan teguran atau peringatan kepada pihak yang dianggap belum memenuhi kewajibannya berdasarkan suatu perikatan.

Somasi dapat disampaikan sendiri oleh pihak yang berkepentingan maupun melalui kuasa hukum.

Apa Itu Somasi?

Pasal 1238 KUHPerdata mengatur mengenai keadaan lalai dalam pemenuhan perikatan. Dalam praktik, pemberitahuan atau teguran kepada pihak yang lalai tersebut dikenal sebagai somasi. Mahkamah Agung juga menjelaskan somasi sebagai surat teguran yang berkaitan dengan pernyataan lalai berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata.

Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak setiap wanprestasi selalu memerlukan somasi dalam bentuk yang sama. Apabila perjanjian telah menentukan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, keadaan lalai dapat timbul berdasarkan ketentuan tersebut.

Somasi Pribadi

Somasi dapat disampaikan langsung oleh pihak yang memiliki kepentingan. Pihak tersebut dapat menjelaskan kewajiban yang belum dipenuhi, dasar tuntutan, serta memberikan kesempatan kepada pihak yang dituju untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.

Somasi pribadi dapat menjadi langkah awal yang sederhana, khususnya ketika hubungan para pihak masih memungkinkan untuk diselesaikan secara langsung.

Somasi melalui Kuasa Hukum

Somasi juga dapat disampaikan melalui kuasa hukum. Dalam praktik, kuasa hukum dapat membantu menyusun surat secara lebih sistematis dengan menguraikan dasar hubungan hukum, kewajiban yang dianggap dilanggar, konsekuensi hukum, dan tuntutan yang diminta.

Namun, perlu diluruskan bahwa somasi yang dibuat oleh kuasa hukum tidak otomatis memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada somasi yang dibuat sendiri. Nilai hukumnya tetap bergantung pada substansi, dasar hubungan hukumnya, serta kemampuan membuktikan bahwa somasi telah disampaikan kepada pihak yang dituju.

Mengapa Somasi Penting?

Somasi dapat berfungsi untuk memperjelas posisi para pihak dan memberikan kesempatan untuk memenuhi kewajiban sebelum sengketa dilanjutkan melalui proses hukum.

Karena itu, sebelum mengirimkan somasi, pihak yang berkepentingan perlu memastikan dasar tuntutannya, kewajiban yang telah jatuh tempo, serta bukti-bukti yang mendukung klaim tersebut.

Somasi yang disusun secara tepat dapat menjadi bagian penting dari strategi penyelesaian sengketa perdata.